DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Sumedang

Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau dikenal juga dengan Partai Gelora merupakan sebuah partai politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan di Indonesia. Parpol ini terbilang baru karena baru akan mengikuti kegiatan Pemilihan Umum pada tahun 2024. Namun demikian, di dalamnya terdapat orang-orang yang telah lama berkecimpung di dunia perpolitikan di Indonesia.

Cikal bakal berdirinya Partai Gelora tak bisa dilepaskan dari pemikiran dan gagasan Anis Matta yang tertuang dalam buku berjudul Gelombang Ketiga Indonesia yang terbit pada tahun 2014. Awal tahun 2018, Anis Matta bersama Fahri Hamzah memaparkan gagasan Arah Indonesia Baru (ABI) pada gelaran Musyawarah Kerja Nasional KAKAMMI (Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Sebagai respon atas gagasan tersebut, menjelang akhir tahun 2018 dibentuklah Organisasi Kemasyarakatan bernama Gerakan Arah Baru Indonesia disingkat Garbi. Gerakan ini muncul untuk mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan kelima besar di dunia. Garbi ini kemudian berbadan hukum di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada bulan September 2018.

Setahun kemudian, pada tanggal 28 Oktober 2019 melalui konsolidasi nasional yang dilaksanakan di Jakarta dengan melibatkan 99 orang pendiri yang berasal dari 34 provinsi, menyatakan berdirinya Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora). Pendirian tersebut ditandai dengan terbitnya Piagam Pendirian Partai Gelora Indonesia yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 10 November 2019 dilakukan deklarasi pendirian Partai Gelora sekaligus pelantikan para pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di 34 provinsi.

Berdirinya Partai Gelora tidak lepas dari peran sejumlah tokoh nasional yang sebelumnya telah berkiprah di dunia perpolitikan Indonesia. Selain Anis Matta dan Fahri Hamzah, yang ikut terlibat menjadi bagian Partai Gelora ini diantaranya Deddy Mizwar, Hadi Mulyadi, Mahfudz Siddiq, Achmad Rilyadi dan juga Triwicaksana.

Setelah melengkapi berbagai persyaratan, pada tanggal 31 Maret 2020, Partai Gelora mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai partai politik. Hingga kini, Partai Gelora sudah resmi menjadi partai politik setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) bernomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020 dari Kemenkumham pada tahun 2020.

Sebagaimana partai politik lainnya yang ada di Indonesia, Partai Gelora memiliki kepengurusan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Untuk tingkat Kabupaten Sumedang, Partai Gelora memiliki struktur kepengurusan dengan nama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Kabupaten Sumedang. DPD Partai Gelora Kabupaten Sumedang memiliki sekretariat yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 127 Rt. 02/06 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

Kepengurusan DPD Partai Gelora Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Jawa Barat Nomor: 018.b/SKEP/DPW-GLR/32/II/2022 tertanggal 8 Februari 2022. Surat Keputusan tersebut berisi tentang Struktur dan Fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Sumedang Periode 2019-2024. Berdasarkan SK tersebut, DPD Partai Gelora Kabupaten Sumedang dipimpin oleh Restu Wibisono, S.P. didampingi Sekretaris Muhamad Solihin dan Bendahara Wawan Kurniawan.

Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Partai Gelora telah sah menjadi salah satu pesertanya. Sebagai parpol yang baru mengikuti penyelenggaraan pemilu, Partai Gelora menggunakan nomor urut hasil pengundian yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan nomor urut 7. Sebagai parpol baru juga, Partai Gelora belum memiliki wakil di legislatif termasuk di DPRD Kabupaten Sumedang. Dan menatap Pemilu 2024, Partai Gelora sudah siap menghadapi dengan berbagai persiapan termasuk sudah mendaftarkan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumedang. Pada Pemilu 2024, DPD Partai Gelora memiliki target untuk bisa mendapatkan kursi sebanyak enam kursi dengan sebaran satu kursi untuk masing-masing Daerah Pemilihan (dapil).

(Sumber: dari berbagai sumber)