Partai Kebangkitan Bangsa atau disingkat dengan PKB merupakan sebuah partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Partai politik ini didirikan pada masa reformasi paska lengsernya Presiden Suharto pada tahun 1998. Partai Kebangkitan Bangsa menjadi partai politik yang identik dengan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) sebagaimana pendiriannya tidak bisa lepas dari peran masyarakat Nahdliyin.

Ketika berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air untuk membentuk partai politik. Namun para tokoh PBNU menyikapi usulan pembentukan parpol ini dengan sangat hati-hati. Karena berdasarkan hasil Muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984, NU dinyatakan sebagai organisasi yang tidak melakukan kegiatan politik atau terkait dengan parpol.

Dengan banyaknya desakan untuk membentuk parpol, pada tanggal 3 Juni 1998, PBNU mengadakan rapat harian syuriyah dan tanfidziyah. Rapat ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang bertujuan untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh Ma'ruf Amin yang kala itu menjabat sebagai Rais Suriyah atau Kordinator Harian PBNU. Anggotanya: M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Said Aqil Siradj (Wakil Katib Aam PBNU), Rozy Munir (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Dan dibentuk juga Tim Asistensi yang diketuai Arifin Djunaedi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Sekjen PBNU dan beranggotakan Muhyiddin Arubusman, Fachri Thaha Ma'ruf, Abdul Aziz, Andi Muarli Sunrawa, Nasihin Hasan, Lukman Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan pembentukan parpol.

Pada tanggal 26-28 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, mabda siyasi (pondasi), hubungan partai politik dengan NU, AD/ART, dan naskah deklarasi partai. Pembentukan parpol ini sempat menuai kontra di internal NU yang disuarakan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang merasa khawatir ada kesan mengaitkan agama dan politik. Namun akhirnya, sikap sikap Gus Dur mengendur, dan menginisiasi kelahiran parpol berbasis Ahlussunah Wal Jama'ah didukung oleh deklarator lainnya, yaitu K.H. Munasir Ali, K.H. Ilyas Ruchiyat, K.H. A. Mustofa Bisri, dan K.H. A. Muchith Muzadi.

Pada tanggal 23 Juli 1998 di Jakarta, dideklarasikanlah partai politik baru dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penggunaan nama tersebut sesuai dengan sifat yang dijunjung dari parpol ini, yaitu kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis. Pada waktu itu, yang menjadi Ketua Umumnya adalah Matori Abdul Djalil yang menjabat selama tiga tahun dari 23 Juli 1998 hingga 15 Agustus 2001. Pada tanggal 15 Agustus 2001, kepemimpinan Ketua Umum PKB beralih ke Alwi Shihab hingga tanggal 25 Mei 2005 dan kemudian kursi kepemimpinannya beralih ke Muhaimin Iskandar hingga saat ini.

Partai Kebangkitan Bangsa memiliki lambang berupa persegi warna hijau yang di dalamnya terdapat gambar bola dunia dan kepulauan Indonesia warna putih dikelilingi 9 bintang berwarna kuning. Di bagian bawahnya dilengkapi dengan tulisan PKB.

Sebagaimana partai politik lainnya yang ada di Indonesia, PKB memiliki kepengurusan di berbagai tingkat kewilayahan di Indonesia. Untuk tingkat wilayah Kabupaten Sumedang, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki struktur kepengurusan dengan nama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumedang. DPC PKB Kabupaten Sumedang sendiri memiliki sekretariat yang beralamat di Jl. Pangeran Sugih No. 33 Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Sumedang yang baru berdasarkan pada hasil Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan pada tahun 2021, tepatnya tanggal 7 Maret yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center Sumedang. Berdasarkan Muscab tersebut, yang kemudian hasilnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB periode 2021-2026 adalah Didi Suhrowardi, S.Sos., Sekretaris dipegang oleh Dadi Sopandi, S.S., serta Bendahara oleh Muhamad Ramdani, S.Pd.I.

Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, PKB telah sah menjadi salah satu pesertanya. Dan nomor urut parpol yang digunakannya tidak berubah sebagaimana pada Pemilu tahun 2019 yaitu nomor urut 1. Untuk wilayah Kabupaten Sumedang sendiri, pada Pemilu tahun 2019 Partai Kebangkitan Bangsa berhasil menempatkan enam orang perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang. Dan pada Pemilu tahun 2024, PKB memiliki target untuk bisa meraih kursi DPRD Kabupaten Sumedang sebanyak 12 kursi.

Galeri Foto Lokasi

Kantor sekretariat DPC PKB Sumedang

Kegiatan pembekalan bakal caleg

• Sejenis

• Terdekat

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumedang

Partai Politik (Parpol)

769

DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sumedang

Partai Politik (Parpol)

746

DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumedang

Partai Politik (Parpol)

1.125

DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumedang

Partai Politik (Parpol)

1.003

DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Sumedang

Partai Politik (Parpol)

942

DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Sumedang

Partai Politik (Parpol)

632

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Kantor Pemerintahan

2.928

SD Pusdai Sumedang

SD

1.726

SMK Pusdai Sumedang

SMK

1.989

Kementerian Agama Kabupaten Sumedang

Kantor Pemerintahan

1.412

Gelanggang Olahraga (GOR) Tadjimalela

Olahraga Indoor

10.578

Benteng Darmaga Darangdan

Wisata Sejarah

4.140